Berbagai Pergolakan Di Dalam Negeri

Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang besar dan kecil pernah terjadi. Dari semua pergolakan yang ada pihak yang paling dirugikan tak lain ialah rakyat, bangsa kita sendiri. Dengan mempelajari sejarah bangsa kita mendapatkan pelajaran sekaligus peringatan bagaimana kita menghadapi banyak sekali potensi disintegrasi bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang. Semua itu tak lain harus dilakukan demi lestarinya kita sebagai sebuah bangsa.. Salah satunya ialah pergolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri akhir ketegangan politik selama rentang tahun 1948-1965.

1. Pergolakan Berkaitan Ideologi.

Salah satu pergolakan yang pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga dengan 1965 ialah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Ideologi ialah kumpulan ide, cita-cita, pandangan, atau gagasan berupa konsep yang sanggup dijadikan asas, pendapat, tujuan, dan penunjuk arah kelangsungan hidup. Aliran politik besar yang terdapat di Indonesia semenjak Pemilu 1955 terbagi dalam lima kelompok : nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia/PSI), dan tradisionalis Jawa (Partai Indonesia Raya/PIR, kelompok teosofis/kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamongpraja). Pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.

Peristiwa pergolakan yang termasuk dalam kategori ideologi ialah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan kejadian G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.

No.	Nama Peristiwa	Keterangan
1.	Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948	Pemberontakan PKI 1948 ialah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Puncak gerakan yang dilakukan oleh PKI  adalah pernyataan tokoh-tokoh PKI ihwal berdirinya Soviet Republik Indonesia yang bertujuan mengganti dasar pancasila dengan dasar Komunis. PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada ketika pimpinan PKI dipegang Muso PKI melaksanakan pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun. PKI mempunyai harapan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur. Pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali  dan tokoh-tokoh PKI ibarat Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak.
2.	Peristiwa G30S/PKI	Gerakan 30 September ialah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya tewas dalam suatu usaha percobaan kudeta. Setidaknya terdapat enam teori mengenai kejadian perebutan kekuasaan G30S tahun 1965 ini : Gerakan 30 September merupakan perkara internal Angkatan Darat (AD). Dalang Gerakan 30 September ialah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA). Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris-AS. Soekarno ialah dalang Gerakan 30 September. Tidak ada pemain drama tunggal dan skenario besar dalam kejadian Gerakan 30 September (teori chaos). Dalang Gerakan 30 September ialah PKI Setelah upaya perebutan kekuasaan yang gagal, opini masyarakat yang mengemuka ketika itu adalah, PKI sebagai biang keladi pemberontakan  yang ketika itu sedang dalam kondisi kuat. G30S/PKI gres berakhir ketika pasukan yang dipimpin oleh Soeharto berhasil mengambil kembali kontrol atas semua kemudahan yang sebelumnya direbut oleh Gerakan 30 September. Soeharto mengumumkan bahwa ia kini mengambil alih tentara dan akan berusaha menghancurkan pasukan kontra-revolusioner dan menyelamatkan Soekarno
3.	Pemberontakan DI/TII	Darul Islam ialah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini dimulai pada 7 Agustus 1942 dipimpin oleh politisi Muslim radikal, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Akibat Perjanjian Renville Divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi RI dipindahkan ke Jawa Tengah sebab Jawa Barat dijadikan negara belahan Pasundan oleh Belanda. Laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah imbas Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Vakum (kosong)-nya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo. Ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DI/TII. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan DI/TII nya tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat. Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu. Pemberontakan DI/TII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letkol Kahar Muzakkar, dan di Aceh dipimpin Daud Beureuh. Perbedaan latar belakang terjadinya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Aceh ialah sebab DI/TII  Jawab Barat tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat sedangkan pemberontakan DI/TII di Aceh sebab pemerintah memutuskan wilayah Aceh sebagai belahan dari Provinsi Sumatra Utara, sementara Pasukan Ulama Seluruh Aceh menolak keputusan tersebut. Atas tindakan makarnya, Soekarno menjatuhkan sanksi mati pada Kartosuwiryo. Sebenarnya, Kartosoewiryo ialah sobat karibnya. Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo mengakhiri perjuangannya dan ditangkap bulan Juni 1962 oleh tentara Republik Indonesia. Dia kemudian diadili secara kilat dan dijatuhi sanksi mati pada september 1962.

2. Pergolakan Berkaitan Kepentingan (vested interest).
Selain pergolakan yang berkaitan dengan ideologi di Indonesia juga terjadi pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan besar lengan berkuasa pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau aktivitas untuk laba sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan.

Termasuk dalam kategori pergolakan kepentingan ialah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz. APRA, RMS dan kejadian Andi Aziz, semuanya berafiliasi dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau mendapatkan kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai.

No.	Nama Peristiwa	Keterangan
1.	APRA	Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) ialah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan oleh mantan Kapten DST KNIL Raymond Westerling sehabis demobilisasinya dari kesatuan Depot Speciale Troepen (depot pasukan khusus KNIL) pada tanggal 15 Januari 1949. APRA tidak baiklah dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat. APRA ingin semoga keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Januari 1950 Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. Pemerintah RIS menempuh dua cara untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung. Perdana Menteri RIS Moh. Hatta mengutus pasukannya ke Bandung dan mengadakan negosiasi dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil dari negosiasi tersebut, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat, dan hasilnya gerakan APRA sanggup ditumpas.
2.	RMS	RMS ialah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang didirikan tanggal 25 April 1950. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. RMS bertujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Ch.R.S. Soumokil pada April 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan Gerakan Operasi Militer (GOM) III dipimpin oleh kolonel berjulukan A.E Kawilarang. Pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon sanggup dikuasai termasuk benteng Nieuw Victoria yang hasilnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer tersebut.
3.	Andi Aziz	Andi Azis ialah seorang bekas Perwira KNIL yang bergabung Ke APRIS. Ia diterima masuk APRIS. Pada hari pelantikanya ia menggerakan pasukannya menyerang markas Tentara Nasional Indonesia dan menawan sejumlah perwira Tentara Nasional Indonesia termasuk Mokoginta. Aksi yang dilakukan Andi Aziz berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS/TNI. Pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950. Setelah batas waktu ultimatum tidak dipenuhi, pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Akhirnya Andi Azis sanggup ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Jogjakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi sanksi 15 tahun penjara.

3. Pergolakan Berkaitan Sistem Pemerintahan.

Sistem pemerintahan ialah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Masalah yang berafiliasi dengan negara federal mulai timbul ketika menurut perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi belahan RIS. Negara-negara federal lainnya contohnya ialah negara Pasundan, negara Madura atau Negara Indonesia Timur. 

No.	Nama Peristiwa	Keterangan
1.	PRRI	Pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya perkara di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan tempat sebagai alat usaha tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah tempat di daerahnya masing-masing. dan didukung oleh Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir. Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang dengan perdana menteri Mr. Syafruddin Prawiranegara. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang belakang layar ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini sebab kekhawatiran mereka terhadap pemerintah sentra Indonesia yang sanggup saja semakin dipengaruhi komunis.
2.	Persoalan Negara Federal dan BFO	Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari banyak sekali tempat non RI. Politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. BFO sendiri ialah tubuh musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibuat oleh Belanda. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah menjadi kelompok yang menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih menentukan RI untuk diajak bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur). Kelompok ini ingin semoga garis kebijakan bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II-nya, kontradiksi antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Dikemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerjasama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB (1949), persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin usang makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menjadikan perkara psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. Tentara Nasional Indonesia sebagai inti APRIS berkeberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menuntut semoga mereka ditetapkan sebagai pegawapemerintah negara belahan dan mereka menentang masuknya anggota Tentara Nasional Indonesia ke negara bagian. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz ialah cermin dari kontradiksi ini.

Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini sanggup saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melaksanakan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948-1965 saja, gejolak yang timbul sebab perkara ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintahan, telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi mental dan tenaga bangsa. Hikmah yang sanggup diperoleh ialah dari pergolakan yang pernah terjadi di Indonesia pada periode1948-1965 ialah :

1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi .bangsa bangsa.
2. Keteladanan tokoh-tokoh yang yang berperan dalam mempertahankan keuntuhan bangsa dalam menghadapi menghadapi ancaman disentegrasi bangsa . 
3. Pentingnya rasa persatuan dan kesatuan, serta rasa cinta terhadap nusa dan bangsa Indonesia
4. Jika mempunyai pendapat yang berbeda, akan lebih baik kalau berdiskusi dahulu dan jangan memaksakan kehendak apalagi dengan mengeksekusi banyak orang yang tak bersalah
5. Bersikap waspada dalam pergaulan, dan menambah wawasana sebanyak mungkin semoga tidak gampang terpengaruh oleh orang-orang yang ingin memberontak/membahayakan kesatuan dan persatuan RI